Adhyaksanews. -- --Wali Kota Bukittinggi bersikap tegas terhadap buruknya pengelolaan Pasar Banto Trade Center (BTC) yang dinilai gagal memberikan manfaat bagi daerah. Saat inspeksi mendadak, Wali Kota meluapkan kekecewaan karena berbagai persoalan mendasar tak kunjung diselesaikan, meskipun pasar tersebut telah lama beroperasi dan berada di kawasan strategis Pasar Bawah.
Kondisi Pasar BTC dinilai memprihatinkan. Banyak kios dibiarkan kosong, aktivitas perdagangan minim, sementara pedagang justru berjualan di luar gedung. Akibatnya, kawasan pasar terlihat semrawut, menimbulkan kemacetan, mengganggu ketertiban umum, serta merusak citra pusat perdagangan kota. Situasi ini dinilai bertolak belakang dengan tujuan awal pembangunan BTC sebagai sentra ekonomi modern.
Selain persoalan pemanfaatan gedung, Pemerintah Kota Bukittinggi juga menemukan masalah serius terkait kewajiban administrasi. Pengelola BTC disebut menunggak kewajiban pajak dan perizinan dalam waktu lama. Tunggakan tersebut dinilai merugikan keuangan daerah dan menunjukkan lemahnya komitmen pengelola terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama pemerintah.
Wali Kota menegaskan, pemerintah tidak bisa terus membiarkan aset daerah dikelola secara tidak bertanggung jawab. Menurutnya, setiap aset pemerintah harus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pemko Bukittinggi memastikan tidak akan memperpanjang kerja sama pengelolaan Pasar BTC dengan pihak pengelola saat ini setelah masa hak guna bangunan berakhir.
Sebagai langkah pengamanan aset sekaligus persiapan penataan ulang, pemerintah memutuskan seluruh kawasan Pasar BTC akan dipagari mulai bulan depan. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan area pasar serta menciptakan kepastian hukum dalam proses penertiban dan pembenahan. Pedagang diberikan waktu untuk menyesuaikan diri sebelum kebijakan tersebut diberlakukan secara penuh.
Ke depan, Pemerintah Kota Bukittinggi membuka peluang bagi investor baru yang memiliki komitmen kuat, profesional, dan transparan untuk mengelola kembali Pasar BTC. Penataan ulang diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas perdagangan, menciptakan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Wali Kota juga menegaskan, seluruh proses penataan dan kerja sama ke depan akan dilakukan secara terbuka tanpa pungutan liar maupun kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah berkomitmen menjadikan Pasar BTC sebagai aset daerah yang dikelola secara bertanggung jawab dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.(*)
| Editor : Koni Setiadi