Tragedi Tanjung Mariri: Desa Jadi Cermin Kebusukan Nasional

Adhyaksanews. -- --Dari rahim pedesaan yang seharusnya menjadi lokomotif pembangunan, justru lahir tragedi kebangsaan. Desa Tanjung Mariri menjelma panggung anarki administrasi, dengan Kepala Desa Dodi Jendri Wongkar dituding masyarakat sebagai arsitek kecurangan anggaran.

Tatkala dikonfirmasi, Wongkar memilih bungkam. Kebisuan itu tak lagi sekadar diam, melainkan sinyal keras pesta pora perampasan uang negara di balik layar.

Deretan proyek yang disorot masyarakat menyingkap kerak busuk anggaran publik:

Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Rp 230.314.050 — papan proyek tak mencantumkan tahun kegiatan, penyesatan publik secara terang-terangan.

Produksi Peternakan Rp 60.100.000 — diduga dicairkan ganda tanpa musyawarah, modus pengulangan penghisapan.

Pasar Hewan Rp 57.772.250 (2023) — proyek fatamorgana, sebab pasar hewan tak pernah ada di bumi desa itu.

Pasar Hewan Rp 65.884.000 (2018), Rp 65.884.000 (2019), Rp 30.000.000 (2019) — rekayasa berulang yang mengindikasikan penghisapan anggaran secara brutal.

Sejak 2018 hingga 2024, publik menuding sang Kades melakukan perampasan sistematis — bukan lagi sekadar pelanggaran, melainkan pemerkosaan struktural terhadap hak rakyat.

“Kami masyarakat kecil tidak pernah tahu menahu soal anggaran ini, bahkan tidak pernah dilibatkan,” ujar seorang warga dengan nada getir — testimoni luka kolektif yang menusuk jantung keadilan.

Pakar hukum Herling Walangitang, SH, MH menegaskan bahwa membungkam informasi publik adalah pelanggaran telanjang terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Transparansi bukan kemurahan hati pejabat, melainkan kewajiban absolut,” tegasnya.

Ketua Tim 7 Intelijen Investigasi DPN LAKRI menyebut gejolak ini sebagai ledakan kemarahan sahih.

“Rakyat jangan dianggap babu! PP 43 Tahun 2018 jelas menegaskan masyarakat wajib mengawasi proyek. Jika pejabat bermain kotor, rakyat harus bangkit menindihnya,” tegasnya.

Kini, Tragedi Tanjung Mariri bukan lagi sekadar kisah sebuah desa — melainkan cermin kebusukan nasional. Pertanyaan yang mengambang kian mencekik: apakah aparat penegak hukum berani menyalakan obor keadilan, atau memilih menjadi prajurit bisu yang tunduk pada korupsi berjamaah?(Ari#tim)