Rakyat Kecil Menjerit, Dua Tokoh Masyarakat Bangka Selatan Desak Pemangku Kebijakan Bangka Belitung Bertindak

Bangka Selatan,  Adhyaksanews. -- --Dunia pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan pada khususnya, diliputi ketidakpastian. Isu ini beredar luas karena banyak dari para penambang rakyat kecil dan besar hingga collector timah mulai menunjukkan kegelisahan dan menimbulkan rasa kekhawatirannya, dan lebih parah beredar isu para penambang rakyat dikabarkan mulai mogok kerja di beberapa wilayah di Bangka Selatan. 

Timah masih menjadi primadona di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar masyarakat di Provinsi ini masih menggantungkan hidup dari sektor pertambangan, baik dalam skala kecil maupun besar.

Ketua Forum Tambang Rakyat Bersatu (FTRB), Matoridi, saat diwawancarai langsung oleh awak media cetak dan online, www.adhyaksanews.com, mengatakan kondisi tambang rakyat( tambang kecil/tambang Tungau) saat ini sedang menjerit. Harga timah yang kian menekan serta maraknya penertiban tambang rakyat membuat perekonomian di Bangka Belitung, khususnya Bangka Selatan, terancam tidak baik-baik saja, pada hari Kamis (28/08/2025)siang.

“Banyak kawan-kawan yang sehari-harinya bergantung dengan bertambang, ada yang skala kecil seperti tungau, ngelimbang, dan sebagainya. Kini mereka takut bekerja. Inilah potret sedih wajah Babel saat ini akibat kebijakan pusat yang melakukan penertiban tambang rakyat di kawasan hutan" kata Matoridi.

Dirinya menambahkan, masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan korban kebijakan Keputusan Kementerian Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 357 Tahun 2004, yang menetapkan lebih dari 65% hutan di Kabupaten Bangka Selatan berstatus kawasan produksi dan lindung. Akibatnya, kebun-kebun milik masyarakat tidak bisa disertifikatkan.

“Kalau dibandingkan dengan daerah di Sumsel, lahan masyarakat di pelosok bisa disertifikatkan sejak awal. Kebijakan ini jelas menimbulkan rasa ketidakadilan dan berpotensi memicu konflik horizontal antara masyarakat tambang rakyat dengan aparat,” tambah ketua FTRB, Matoridi. 

Matoridi menganggap hal ini sangat miris sekali, karana negara sedang menghadapi defisit anggaran dan pemotongan uang untuk pembangunan, sementara masyarakat di kepulauan Bangka Belitung tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka maupun pendidikan anak-anaknya.

Matoridi berharap pemerintah pusat maupun daerah harus berani mengambil sikap yang berpihak pada rakyat kecil agar kedepan dapat beriringan sejalan dalam menentukan solusi terkait hal ini.

“Semoga para pemimpin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini peduli dan berani, dan sudah saatnya mengambil sikap pro-rakyat, dengan harapan masyarakat Bangka Belitung bisa terus berlanjut demi kehidupan keluarga mereka,” Tegas Matoridi

Ketua Pemuda Panca Marga Bangka Selatan ( PPM) Norman Adjis SH, saat dihubungi melalui pangilan telepon langsung, menyampaikan keprihatinannya. dirinya berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memilih langkah yang tepat dalam menangani persoalan tambang timah ilegal tanpa mengorbankan masyarakat kecil.

“Saya berharap jangan sampai menghilangkan penghasilan masyarakat kecil yang melakukan penambangan skala kecil demi menyambung kehidupan keluarga mereka sehari-hari,” jelas Norman Adjis SH. 

Dirinya menambahkan, tambang rakyat jenis tungau yang menggunakan mesin Robin merupakan salah satu tumpuan harapan besar masyarakat kecil. Jika aktivitas mereka dihentikan, akan lebih sulit bagi mereka untuk mencari nafkah lain. Karena itu, Norman Adjis SH meminta para pemangku kebijakan mulai dari Gubernur Babel, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Kapolda, hingga Kajati Babel agar bersikap pro terhadap rakyat kecil.

“Jika masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian, kami yakin akan banyak hal negatif yang terjadi. Anjloknya perekonomian masyarakat sangat berpengaruh pada kesenjangan sosial,” tutup Norman seraya mengucapkan terimakasih atas permintaan tanggapan melalui panggilan telepon.(KS)