Adhyaksanews. -- --[ BANDUNG JABAR ], Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali membuka program Asuransi Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal atau Bukan Penerima Upah (BPU). Program unggulan yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Pa KDM), ini memberikan jaminan perlindungan sosial bagi warga Jabar tanpa membebankan biaya premi kepada pendaftar.
Dalam periode pendaftaran kali ini, Pemprov Jabar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat menanggung penuh pembayaran premi peserta. Hal ini memastikan bahwa seluruh pekerja informal yang terdaftar dapat menikmati manfaat jaminan ketenagakerjaan secara gratis alias tanpa dipungut biaya sepeserpun.
Peningkatan Target Peserta Secara Signifikan
Komitmen Pemprov Jabar dalam memperluas jaring pengaman sosial terlihat dari peningkatan target peserta yang drastis. Jika pada periode sebelumnya program ini baru menjangkau sekitar 1 juta Kepala Keluarga (KK), maka untuk tahun anggaran 2027, target penerima manfaat dinaikkan menjadi 5,4 juta Kepala Keluarga.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap tingginya jumlah pekerja sektor informal di Jawa Barat yang membutuhkan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan jaminan pensiun.
Cara Pendaftaran Mandiri :
Gubernur mengajak seluruh warga Jawa Barat yang memenuhi kriteria sebagai pekerja informal untuk segera memanfaatkan program ini. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri dan mudah melalui aplikasi digital.
Berikut langkah-langkah pendaftarannya:
1. Unduh aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan via Google Play Store (Android) atau App Store (iOS).
2. Pilih menu pendaftaran untuk kategori BPU (Bukan Penerima Upah).
3. Lengkapi data diri dan dokumen kependudukan sesuai petunjuk.
4. Pastikan memilih opsi "Program Subsidi Pemprov/Pemda Jabar" saat proses registrasi agar premi ditanggung oleh pemerintah daerah.
5. Selesaikan verifikasi dan tunggu aktivasi kepesertaan.
Harapan Bagi Warga Jabar
"Pemerintah hadir untuk melindungi warganya, terutama mereka yang bekerja di sektor informal yang seringkali tidak memiliki jaminan sosial. Kami berharap dari 5,4 juta kuota yang tersedia, sebanyak mungkin warga Jabar yang terdata dan terlindungi. Jangan lewatkan kesempatan baik ini," ujar perwakilan Pemprov Jabar.
Warga Jabar diharapkan tidak menyia-nyiakan momentum ini. Selain memberikan ketenangan pikiran, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi bentuk investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih sejahtera. (Reporter : Agus)
| Editor : Koni Setiadi