DPW Indonesia Akan Paparkan Hasil Survei Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih

Adhyaksanews. -- --Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia akan memaparkan hasil survei terkait tata kelola Koperasi Desa Merah Putih dalam sebuah konferensi pers yang digelar secara daring. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, serta penguatan kelembagaan koperasi desa yang selama ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Survei yang dilakukan DFW Indonesia ini dilaksanakan pada periode Oktober hingga November 2025 dengan melibatkan ratusan responden dari berbagai provinsi di Indonesia. Responden terdiri dari pengurus koperasi, anggota, serta pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Hasil survei tersebut memberikan gambaran nyata mengenai kondisi tata kelola koperasi, mulai dari aspek kelembagaan, manajemen usaha, hingga kapasitas sumber daya manusia.

Dalam temuan awalnya, DFW Indonesia mencatat masih adanya berbagai tantangan mendasar yang dihadapi Koperasi Desa Merah Putih. Di antaranya adalah lemahnya perencanaan usaha, minimnya kemitraan pemasaran, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik. Selain itu, sebagian pengurus koperasi dinilai masih belum memiliki pemahaman yang memadai terkait pengelolaan administrasi, keuangan, dan pengembangan usaha berkelanjutan.

DFW Indonesia menilai bahwa koperasi desa memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan jika dikelola secara profesional, transparan, dan partisipatif. Oleh karena itu, pemaparan hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah, gerakan koperasi, serta masyarakat desa untuk melakukan perbaikan ke depan.

Melalui forum ini, DFW Indonesia juga mendorong adanya pendampingan berkelanjutan, pelatihan manajemen koperasi, serta kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan kapasitas Koperasi Desa Merah Putih. Dengan tata kelola yang baik, koperasi desa diharapkan tidak hanya menjadi entitas administratif, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa secara luas.(*)