Adhyaksanews. -- -- Wamena, 4 Juni 2025. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Matias Heluka, S.H., M.H., melakukan dialog terbuka bersama Pemuda Papua Pegunungan untuk mendengarkan dan menyaring aspirasi dari delapan kabupaten di provinsi tersebut. Kegiatan berlangsung pada Rabu (4/6) di Café Umanen, Wamena, dan dihadiri oleh berbagai pemuda.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan interaktif ini, Matias Heluka menyampaikan bahwa meski tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) di DPD RI berfokus pada bidang infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, dirinya terbuka terhadap aspirasi lintas sektor, termasuk pendidikan, ekonomi kerakyatan, kesehatan, serta hak asasi manusia.
“Saya akan menyampaikan semua masukan ini dalam rapat koordinasi bersama empat perwakilan DPD RI dari Papua Pegunungan lainnya, untuk kemudian disampaikan kepada kementerian terkait agar dapat ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Heluka.
Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan dari delapan kabupaten menyampaikan isu-isu mendesak yang tengah dihadapi masyarakat Papua Pegunungan. Berikut beberapa poin utama yang disoroti:
1. Prioritaskan Anak Asli Daerah dalam Penerimaan CPNS
Masyarakat mendesak agar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Papua Pegunungan memprioritaskan anak-anak asli daerah. Hal ini dianggap krusial karena minimnya lapangan pekerjaan dan tidak adanya perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja lokal, sehingga angka pengangguran terus meningkat.
2. Pemberdayaan Pemuda Lokal dalam Dunia Kerja
Perwakilan pemuda meminta pemerintah melibatkan generasi muda potensial dari Papua Pegunungan dalam dunia kerja, agar mereka bisa bersaing sehat dengan pemuda dari daerah lain. Upaya ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan diri dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal.
3.Tindakan Tegas terhadap Pelanggaran HAM
Dalam beberapa minggu terakhir, dilaporkan terjadi pelanggaran HAM di wilayah Papua Pegunungan. Masyarakat meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin keamanan dan keharmonisan sosial.
4. Penertiban Aktivitas Ilegal Logging
Warga menyoroti aktivitas pembalakan liar (illegal logging) oleh sejumlah perusahaan yang merusak hutan lindung dan merampas tanah adat. Mereka mendesak pemerintah daerah agar bertindak tegas demi menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
5. Perlindungan Hak Dasar Masyarakat Adat
Aspirasi juga mencakup permintaan agar pemerintah lebih serius dalam menjaga dan melindungi hak-hak dasar masyarakat adat Papua Pegunungan, termasuk hak atas tanah, pendidikan, dan kesehatan.
6. Beasiswa Afirmasi ADEM/ADik untuk Anak Asli Daerah
Dalam sektor pendidikan, masyarakat berharap agar program beasiswa afirmasi seperti ADEM dan ADik diprioritaskan bagi anak asli Papua Pegunungan yang memiliki prestasi akademik tetapi berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah. Tujuannya agar mereka memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dan layak.
Komitmen untuk Perjuangkan Aspirasi
Matias Heluka menyampaikan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan, baik dalam forum formal DPD RI maupun dalam koordinasi lintas kementerian. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat untuk membangun Papua Pegunungan yang adil dan sejahtera.
“Papua Pegunungan harus dibangun dari suara-suara masyarakatnya. Saya hadir bukan hanya sebagai wakil daerah, tetapi sebagai penyambung lidah rakyat,” pungkasnya.
Penulis : Marinus Heluka | Editor : Tya