Adhyaksanews. -- --Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah dapur produksi yang tidak memenuhi standar operasional layanan (SOL) yang telah ditetapkan pemerintah. Temuan ini mencuat dari hasil inspeksi mendadak di beberapa wilayah, di mana petugas menemukan masalah mulai dari kebersihan ruang masak, sanitasi air, hingga kelengkapan peralatan dapur.

Padahal, setiap dapur MBG menerima insentif hingga Rp 6 juta per hari, yang seharusnya digunakan untuk mendukung kualitas bahan, proses memasak, dan distribusi makanan kepada penerima manfaat di sekolah dan daerah terpencil.

Seorang pejabat dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut bahwa pemotongan insentif menjadi langkah tegas agar pengelola dapur tidak hanya mengejar target jumlah, tetapi juga kualitas makanan. “Standar keamanan pangan itu wajib. Bila dapur tidak memenuhi SOL, insentif akan dipotong sesuai tingkat pelanggaran,” ujarnya.

Dalam beberapa kasus, tim pengawas mendapati dapur yang masih menggunakan air tidak layak konsumsi, tidak memiliki ruang penyimpanan bahan yang memadai, hingga pekerja yang tidak menggunakan perlengkapan higienis. Hal ini dinilai berpotensi membahayakan kesehatan ribuan anak yang mengandalkan menu harian dari program MBG.

Selain itu, sejumlah dapur juga dilaporkan tidak disiplin dalam pencatatan bahan masuk dan keluar, sehingga berpotensi mengganggu akuntabilitas program. Pemerintah menegaskan bahwa laporan harian dan dokumentasi proses produksi menjadi syarat mutlak agar dana insentif bisa dicairkan penuh.

Pemotongan insentif diharapkan memberi efek jera bagi penyedia yang lalai. Pemerintah juga tengah menyiapkan pelatihan ulang dan pendampingan teknis agar setiap dapur dapat meningkatkan kualitas produknya.

Masyarakat dan para orang tua murid diminta ikut memantau pelaksanaan program MBG di daerah masing-masing. Pengawasan berlapis dinilai penting agar program bernilai triliunan rupiah ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.

| Editor : Koni Setiadi