KOORNAS POROS MUDA NAHDLATUL ULAMA Dukung Revitalisasi BUMN Oleh Presiden Prabowo, Tuntut Evaluasi Dan Pembenahan Direksi PT Pelindo

Adhyaksanews. -- -- Jakarta -- Poros Muda Nahdlatul Ulama  menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang tengah melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama yang gagal dikelola secara profesional, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. senin, (02/06/2025).

Salah satu sorotan utama kami tertuju kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), sebuah BUMN strategis yang memegang peran penting dalam sistem logistik nasional, namun hingga hari ini masih menyisakan berbagai persoalan mendasar, khususnya di wilayah Jakarta Utara.

Permasalahan yang Mendesak:

• Tata kelola pelabuhan Tanjung Priok yang semrawut, tidak mencerminkan efisiensi pelabuhan internasional.

• Kemacetan parah dan kerusakan jalan di sekitar area pelabuhan, akibat buruknya koordinasi antarinstansi dan minimnya inovasi solusi jangka panjang.

• Minimnya kontribusi sosial PT Pelindo terhadap warga di sekitar kawasan pelabuhan, termasuk ketimpangan ekonomi dan lingkungan.

Kami menilai bahwa struktur direksi PT Pelindo saat ini telah gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai pimpinan korporasi publik. Pelindo tidak hanya lemah dalam menjawab tantangan manajerial, tapi juga lalai dalam membangun sinergi sosial dan keadilan bagi masyarakat maritim urban di Jakarta Utara.

Tuntutan Poros Muda NU:

1. Presiden RI segera mengevaluasi dan membenahi struktur direksi PT Pelindo, agar diisi oleh figur yang profesional, bersih, dan memiliki orientasi pelayanan publik.

2. Mendesak Menteri BUMN untuk tidak membiarkan stagnasi kinerja BUMN strategis, karena dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat.

3. Mengawal transformasi BUMN agar benar-benar menjadi lokomotif pembangunan nasional, bukan hanya berorientasi pada keuntungan semu atau laporan kinerja administratif.

Kami, sebagai bagian dari generasi muda Nahdliyin, siap berdiri di barisan terdepan untuk mendukung pemerintah dalam membersihkan BUMN dari kepemimpinan yang tidak kompeten dan tidak amanah.

Karena BUMN adalah milik rakyat, bukan alat segelintir elite!