Wamena, 16 Mei 2025, Adhyaksanews. -- Daam rangka evaluasi pelaksanaan Daerah Otonom Baru (DOB), rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Pegunungan pada Jumat (16/5). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meninjau langsung perkembangan dan tantangan di daerah pemekaran baru tersebut.
Rombongan Komisi II DPR RI didampingi oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, serta Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Dr. Deddy Winarwan, S.STP, M.Si.
Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC) Jhon Tabo, S.E., M.BA., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kedatangan tim evaluasi dari pusat. Ia secara khusus menyambut kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang merupakan perempuan Balim pertama yang menduduki jabatan tinggi di Kemendagri.
"Selamat datang di Tanah Papua Pegunungan, Ibu Wamendagri. Kehadiran ibu menjadi semangat baru bagi kami," ujar Gubernur Tabo.
Ia menambahkan, karena pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan masih sangat baru dan belum lama dilantik, belum banyak capaian yang bisa disampaikan. Namun demikian, ia menyampaikan terima kasih kepada Dirjen OTDA yang selama ini aktif memperjuangkan keberadaan dan pengembangan DOB di tingkat pusat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di DOB.
“Merupakan kehormatan bagi saya mewakili Menteri Dalam Negeri untuk berada di tengah-tengah masyarakat Papua Pegunungan, guna membahas masa depan daerah ini,” ujar Haluk.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat—tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta kaum intelektual untuk bersatu membangun "honai baru" sebagai simbol kebangkitan dan kemajuan Papua Pegunungan.
"Papua Pegunungan menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Oleh karena itu, keputusan dan langkah kita hari ini sangat menentukan masa depan generasi penerus," tegasnya.
Haluk juga menekankan pentingnya penguatan kemampuan soft skill dan hard skill bagi generasi muda Papua, sebagai pondasi dalam membangun legacy atau warisan pembangunan yang kokoh di masa depan.
“Perubahan tidak turun dari langit. Kita harus memperjuangkannya. Pendidikan yang baik, ekonomi yang kuat, serta layanan kesehatan yang layak adalah hak masyarakat Papua Pegunungan,” tambahnya.
Dirjen OTDA Dr. Deddy Winarwan dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap empat DOB yang baru dibentuk.
"Setiap DOB pasti memiliki tantangan. Karena itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara efektif," ujar Winarwan.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, perwakilan dari delapan kabupaten yang berada di wilayah DOB menyerahkan aspirasi masyarakat kepada Dirjen OTDA dan Komisi II DPR RI. Aspirasi ini menjadi catatan penting dalam proses evaluasi dan penyesuaian kebijakan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua Pegunungan.
Penulis: Marinus Heluka
Editor : Koni Setiadi