Presiden RI Komitmen Berantas Korupsi, Senator Paul Finsen Mayor: “Saya Dukung Penuh, Apresiasi Kajati PB & Kapolda PBD

Jakarta,  Adhyaksanews. -- --Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen “tanpa pandang bulu” untuk memberantas korupsi di Indonesia. Korupsi disebutnya sebagai “penyakit berbahaya” yang menghancurkan negara. 

Komitmen itu mendapat dukungan penuh dari Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor. “Sebagai wakil rakyat saya mendukung penuh komitmen Pak Presiden Prabowo. Ini agenda prioritas yang harus dikawal bersama,” kata Paul Finsen Mayor kepada awak media, Minggu (19/4/2026).

Paul Finsen Mayor secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Kajati PB) dan Kapolda Papua Barat Daya (PBD) yang dinilai tegas membersihkan korupsi di wilayah Papua Barat Daya. “Saya apresiasi dan dukung penuh Kajati PB dan Kapolda PBD. Bersihkan korupsi di PBD. Jangan kasih ruang,” tegasnya.

*6 Poin Utama Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi*  

Dalam berbagai kesempatan resmi, termasuk peluncuran program di Kementerian Keuangan dan penyerahan aset sitaan, Presiden Prabowo memaparkan agenda prioritas pemberantasan korupsi:

1. *Tanpa Pandang Bulu:* Bertekad memerangi korupsi sekeras-kerasnya dan tidak memberikan toleransi bagi koruptor di semua level pemerintahan.  

2. *Prioritas Selamatkan Uang Rakyat:* Kekayaan negara terlalu banyak dicuri dan harus diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah mengidentifikasi dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara dari APBN hingga aset, mulai Rp6,6 triliun sampai Rp11,4 triliun.  

3. *Tindakan Tegas & Vonis Berat:* Meminta aparat penegak hukum — KPK, Kejaksaan Agung, Polri — bertindak berani, tidak gentar terhadap serangan balik, dan menyarankan vonis berat bahkan hingga 50 tahun penjara bagi koruptor.  

4. *Target Sektor Strategis:* Fokus pemberantasan mencakup BUMN, tata niaga sumber daya alam seperti sawit, dan birokrasi, dengan hasil nyata penyelamatan keuangan negara triliunan rupiah.  

5. *Reformasi Birokrasi:* Memotong anggaran rawan diselewengkan seperti perjalanan dinas dan ATK untuk dialihkan ke program produktif.  

6. *Partisipasi Publik:* Mengajak generasi muda mengawasi jalannya pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi.

*Daerah Harus Sejalan dengan Pusat*  

Paul Finsen Mayor menegaskan, langkah Kajati PB dan Kapolda PBD sudah sejalan dengan instruksi presiden. “Kalau pusat bisa selamatkan Rp11,4 triliun, daerah juga harus berani bongkar. Mulai dari proyek, perizinan SDA, sampai BUMD. Tidak ada yang kebal hukum,” ujarnya.

Ia mendorong publik Papua, terutama anak muda, ikut mengawasi. “Pak Presiden sudah buka ruang. Awasi pakai teknologi. Laporkan kalau ada yang main-main uang rakyat. Ini momentum tata kelola bersih benar-benar dirasakan rakyat,” tutup Paul Finsen Mayor.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi Kajati Papua Barat dan Kapolda Papua Barat Daya terkait kasus-kasus korupsi prioritas yang sedang ditangani di wilayah PBD.(*)