INAKOR Soroti Transparansi Proyek SPAM Manado: Dana Miliaran Tanpa Dokumen Final?

Adhyaksanews. -- -- Manado — Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara mempertanyakan transparansi Pemerintah Kota Manado dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang melibatkan pinjaman dana miliaran rupiah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). INAKOR menilai penolakan akses informasi oleh Pemkot melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

INAKOR telah mengajukan permohonan informasi publik terkait dokumen perencanaan dan pembiayaan proyek SPAM, termasuk kajian kelayakan (FS), Rencana Induk SPAM (RISPAM), Detail Engineering Design (DED), perjanjian pinjaman, hingga dokumen persetujuan dari DPRD dan Menteri Keuangan. Namun, melalui surat tertanggal 17 Juli 2025, PPID Utama Pemkot Manado menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut belum tersedia karena "masih dalam tahap revisi" dan kerja sama dengan PT. SMI "baru dalam tahap penandatanganan".

"Alasan revisi tidak bisa dijadikan dalih untuk menolak akses informasi publik," tegas Ketua INAKOR Sulut, Rolly Wenas. Ia menambahkan bahwa dalam proses pinjaman, dokumen seperti FS, DED, dan persetujuan DPRD serta Menteri Keuangan seharusnya sudah bersifat final sebelum dana disetujui. “Jika perjanjian akan ditandatangani, maka dokumen finalnya tentu sudah ada. Kalau tidak, bagaimana mungkin PT. SMI menyetujui pinjaman sebesar itu tanpa dasar hukum dan teknis yang lengkap?” lanjut Wenas.

INAKOR juga menyoroti pentingnya dokumen kajian kemampuan fiskal daerah, seperti Debt Service Ratio (DSR), yang menentukan kapasitas pembayaran utang Pemkot. Data ini, menurut INAKOR, harus tersedia untuk publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana pinjaman.

Tuntutan dan Keberatan Resmi

INAKOR secara resmi telah melayangkan surat keberatan kepada atasan PPID Pemkot Manado, menuntut agar seluruh dokumen terkait proyek SPAM diserahkan dalam bentuk final dan lengkap. Organisasi ini meminta Pemkot Manado mematuhi ketentuan UU KIP dan membuka dokumen yang menjadi hak publik untuk mengetahui dan mengawasi.

“Ini bukan proyek biasa. Ini proyek strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat dan dibiayai dengan pinjaman besar. Harus ada akuntabilitas, bukan sekadar alasan administratif,” tegas Wenas.

INAKOR berkomitmen untuk terus mengawal proyek SPAM Manado agar dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan. Mereka juga mengingatkan bahwa setiap rupiah dana publik, apalagi yang bersumber dari pinjaman, harus diawasi ketat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab.