Alamak! Diantara 8 Menteri Provokatif, FAI Sebut Sri Mulyani Kesalahannya Terbesar

Adhyaksanews. -- --Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut memiliki andil terbesar dalam krisis keuangan Indonesia saat ini, hal tersebut diutarakan presidium Forum Aktivis Indonesia (FAI) Ramadhan Isa.

Menurutnya, sejak era pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani tidak memberikan keterangan utuh dan dampak terhadap fiskal jika presiden menginginkan menjalankan program, aktivis yang akrab disapa Dhani ini mencontohkan, “pemindahan IKN misalnya. Itu khan proyek tiba-tiba, saya menduga Jokowi setelah bangun tidur lalu kepikiran ‘ah, pindahin Ibukota enak nih’,” ujarnya, Juma5 (4/9) pada media. 

Dan pada momen seperti itu, Sri Mulyani tidak menjalankan fungsinya memberikan nasihat pada presiden bagaimana kondisi keuangan negara sesungguhnya, “kita rasakan khan sekarang beban negara gara-gara ide setelah bangun tidur ini. APBN kita jadi tidak karu-karuan.”

Untuk itu, Dhani mengatakan sebaiknya ada penyegaran dalam pucuk pimpinan kementerian keuangan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Dhani menyebut ada delapan menteri yang sebaiknya dicopot, selain Sri Mulyani, juga ada menteri Pertanian Amran Sulaiman, menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Setelah itu juga terdapat nama lain seperti menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menteri Komdigi Meutya Hafid, menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

Ia mengatakan, setelah rakyat mengevaluasi DPR, kini saatnya kabinet Prabowo Subianto turut di evaluasi, karena menurutnya, evaluasi DPR saja tidak cukup untuk membereskan Indonesia, “harus menyentuh menteri-menteri bermasalah dan berkinerja buruk.”

Dhani menambahkan selama hampir setahun pemerintahan presiden Prabowo, capaian asta cita terhambat oleh menteri menteri yang tidak dapat bekerja optimal, “makanya tak heran jika persoalan republik ini seolah menggunung dan bertambah.”

Menurutnya peristiwa aksi massa selama minggu terakhir Agustus merupakan peringatan dari masyarakat yang tidak puas dengan langkah pemerintah yang menteri menterinya tidak peka dengan realita sosial. “Copot mereka, hanya itu satu satunya jalan agar masyarakat kembali mempercayai pemerintah,” tandasnya.