Adhyaksanews. -- --[ BANGKA ], Kekecewaan masyarakat terhadap penanganan persoalan kolong katis di Kabupaten Bangka kembali mengemuka. Warga menilai hingga kini belum ada langkah tegas dari pihak Pemerintah Kabupaten Bangka terkait status dan pengelolaan kolong katis yang menjadi sorotan publik. 30-09-2026.(rabu)
Persoalan ini bermula dari dugaan pihak Rince tidak menghargai dari hasil kesepakat yang di tuangkan dari hasil Rekontruksi Berapa bulan yang lalu sehingga kolong mulai dipersoalkan, siapa yang memanfaatkan, apa keluhan warga . Warga menyebut kolong tersebut memiliki nilai ekologis dan sosial yang penting, namun kini menjadi tanda tanyak masyarakat ada sebenar di balk ini.
Keluhan Masyarakat mengaku khawatir akan kerusakan lingkungan dan dampak banjir dan hilangnya akses publik terhadap kolong katis
Harapan warga Adanya kejelasan status hukum kolong, aset Desa apa aset pemkab dan siapa pengelola resmi, dan bagaimana mekanisme pengawasannya
Kritik warga Kami hanya ingin ada ketegasan. Jangan sampai aturan terkesan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," ujar Fuad tokoh masyarakat.sudah lama tinggal di desa kace timur.
Menurut Fuad selaku tokoh masyarakat dan warga sekitarnya , mereka telah beberapa kali menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa , dan mengadakan Rekontruksi dan menyampaikan keluh resah kami selaku warga negara indonesia . namun sampai saat ini ,tidak ada kejelasan dan keputusan dari pihak pemerintah kabupaten Bangka. namun hingga berita ini dibuat belum ada tindak lanjut konkret yang dirasakan.
Warga juga menyoroti peran kecamatan dan Anggota Dewan kita yang ada di kabupaten bangka, karena masyarakat membutuhkan dukungan lebih kuat dari pemerintah dan Anggota Dprd kab. agar aspirasi kami selaku masyarakat diserapkan dan kami berharap dalam untuk diadakan pertemuan antara pihak pengembang dengan masyarakat ,agar segera selesai tidak belarut" mengenai kolong katis .
Desakan tuntutan masyarakat kace timur
Desakan ke 1.Pemkab Bangka segera turun langsung meninjau lokasi kolong katis.
Desakan ke 2. Membuka secara transparan perizinan dan dokumen pengelolaan kolong
Desakan ke 3. Menetapkan langkah hukum administratif jika ditemukan pelanggaran
"Kami bukan menolak pembangunan atau usaha, kami hanya meminta keadilan dan kepastian hukum," tambah Tokoh masyarakat kace timur
Jangan hukum di indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah .
Hingga Beita ini dipublikaskan., pihak Pemerintah Kabupaten Bangka dan pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat berharap ada dialog terbuka yang difasilitasi pemerintah daerah dalam waktu dekat.(*)
| Editor : Koni Setiadi