Adhyaksanews. -- -- Jakarta — Ketua Umum Poros Muda NU, Ramadhan Isa, melontarkan kritik keras terhadap narasi yang menggugat kerjasama PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia. Ia menyebut serangan kelompok tersebut bukan advokasi rakyat, melainkan reproduksi wacana lama yang gagal membaca realitas ketidakadilan air di Jakarta.
Menurut aktivis yang akrab disapa Dhani ini, Santri Bakti Nusantara (SABA NU) dan Studi Demokrasi rakyat (SDR) yang melontarkan wacana ini telah menutup mata terhadap fakta paling telanjang, yakni jutaan warga Jakarta selama puluhan tahun tidak pernah menikmati hak tersebut.
“Mereka bicara konstitusi dengan lantang, tapi absen bicara soal warga miskin yang tiap hari membeli air dengan jerigen yang harganya berkali lipat lebih mahal dari tarif PAM. Ini jelas bukan gerakan keadilan sosial,” katanya, Senin (5/1).
Dhani menilai kritikan terhadap perubahan status PAM Jaya menjadi Perseroda sebagai manipulasi isu hukum untuk menutupi kegagalan negara sebelumnya dalam menghadirkan layanan air yang adil dan merata.
“Negara gagal puluhan tahun, lalu sekarang ketika ada upaya percepatan layanan air, justru dituduh mengkhianati konstitusi. Ini logika terbalik,” tegasnya.
Dhani membantah kerjasama PAM Jaya dengan MOYA identik dengan privatisasi air. Ia menyebut narasi tersebut sebagai pengaburan fakta yang disengaja.
“PAM Jaya 100 persen milik Pemda DKI. Aset milik negara. Tarif ditentukan negara. Standar layanan ditetapkan negara. Negara tidak mundur satu langkah pun. Menyebut ini privatisasi adalah kebohongan politik,” ujarnya.
Ia juga menilai penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 oleh kelompok kontra sebagai bentuk eksploitasi hukum yang serampangan.
“MK melarang dominasi swasta dan pelepasan tanggung jawab negara. Bukan melarang kerja sama. Yang mereka lakukan adalah memelintir putusan MK untuk membenarkan agenda anti-investasi yang tidak menawarkan solusi apa pun,” katanya.
Menurutnya, kegagalan privatisasi air di era Palyja dan Aetra justru menjadi alasan kuat mengapa negara hari ini harus hadir lebih aktif, bukan kembali pada romantisme BUMD lemah tanpa kapasitas teknis dan pendanaan.
“Yang gagal dulu bukan karena ada swasta, tapi karena negara kalah posisi. Hari ini PAM Jaya tidak kalah. Negara memegang kendali. Menolak kerja sama hari ini sama saja mempertahankan ketimpangan dan ketidakadilan sosial,” ujarnya.
Terkait kritikan bahwa orientasi laba akan mengorbankan rakyat miskin, juga dibantah Dhani. Menurutnya, justru ketiadaan investasi besar selama ini yang membuat kawasan miskin terus terpinggirkan dari jaringan air perpipaan.
“Saba NU dan SDR bicara rakyat miskin, tapi solusinya justru mempertahankan status quo, seperti warga miskin tetap beli air mahal, air tanah terus disedot, tanah terus turun, banjir makin parah. Itu bukan keberpihakan, itu pengabaian,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keadilan sosial tidak diukur dari seberapa anti-swasta sebuah kebijakan, tetapi dari seberapa cepat dan luas hak rakyat dipenuhi.
“Hak atas air tidak hidup dalam slogan. Hak hidup ketika air mengalir ke rumah warga. Kalau kerja sama mempercepat itu, menolaknya adalah tindakan anti-rakyat,” ujarnya.
Dhani meminta agar Ketua SABA NU Laode Kamaludin dan Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto bertobat dan kembali ke jalan benar, yakni pemenuhan hak konstitusional warga Jakarta.
“Air memang bukan komoditas. Tapi air juga bukan alat agitasi politik. Jangan jadikan konstitusi sebagai tameng untuk mempertahankan kegagalan lama. Rakyat Jakarta tidak butuh retorika, mereka butuh air,” pungkasnya. ***
Penulis : Tim | Editor : Tya