Fenoma Unjuk Rasa Dan Harapan Baru Untuk Kinerja DPRD Kabupaten Sitaro

Adhyaksanews. -- -- Sitaro. Gelombang unjuk rasa yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Aksi yang awalnya di gelar untuk menyuarakan aspirasi publik tentang isu ekonomi dan kebijakan pemerintah berujung ricuh. Puncaknya ketika di tengah aksi pada tanggal 28 Agustus 2025 memakan korban dengan tewasnya seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang di lindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Peristiwa ini memantik keprihatinan yang meluas, mulai dari kalangan akademisi, Lembaga-Lembaga Sosial sampai seluruh elemen masyarakat.

Berbagai tuntutan di sampaikan dalam aksi demo yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia ini. BEM SI hadir dengan tuntutan deadline 1 pekan hingga 5 September 2025. Salah satu yang sangat menarik perhatian dalam Tuntutan Deadline 1 Pekan BEM SI adalah sorotan terhadap TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT:

- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru ( Termasuk pensiun)

- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) 

- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

Mengapa harus DPR yang paling utama di soroti? Aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia ini di picu kemuakan publik atas aksi "Joget Ria" para Anggota DPR di tanggal 15 Agustus 2025 dalam Sidang Istimewa DPR. Joget Ria para anggota DPR di dasari rasa senang atas Kado istimewa Pemerintah terhadap para anggota DPR dengan kenaikan pendapatan. Sejumlah tunjangan naik. Bahkan ada tunjangan baru yaitu tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah. Di perkirakan akumulasi pendapatan anggota DPR setelah mendapat tunjangan yang baru ini, ada di kisaran 104 perbulan.

Tuntutan BEM SI yang paling krusial adalah menginginkan reformasi total di DPR. Tujuannya, sebagai wakil rakyat kinerja DPR harus benar-benar menyentuh keinginan dan kebutuhan rakyat. Tuntutan ini juga harus searah sampai pada turunan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tidak terkecuali DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro. Salah satu Kabupaten yang terletak di bagian timur bibir Pasifik dengan 47 pulau. 

"Berkaca dari fenomena unjuk rasa yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, kami berharap kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro akan lebih baik ke depan untuk periode 2024 - 2029. Sebagai lembaga legislatif bukan cuma sekedar menampung aspirasi masyarakat, tapi merealisasikan janji kampanye dalam bukti kerja nyata sampai menyentuh kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Sitaro" Ungkap Ever R, S.Sos Ketua LP-KPK Kabupaten Kepulauan Sitaro periode 2025-2029. Ever R, S.Sos menambahkan, "Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami atas kinerja anggota DPRD Sitaro antara lain: ketika Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-18 Kabupaten Sitaro pada tanggal 23 Mei 2025 yang hadir hanya 8 anggota dari 20 kursi DPRD yang ada di Kabupaten Sitaro dan yang paling miris minimnya kehadiran para anggota DPRD Sitaro pada Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke-80 Kabupaten Kepulauan Sitaro yang di laksanakan di Lapangan Bataha Ondong Siau. Dari 20 kursi DPRD Kabupaten Sitaro yang hadir hanya 4 anggota DPRD"

"Harapan kami kedepan sebagai Lembaga Pengawasan, DPRD Kabupaten Sitaro bukan cuma sekedar melaksanakan tugas legislasi namun bisa menjadi teladan patriotisme yang berjiwa kebangsaan tinggi serta mampu menunjukkan kepada semuan elemen masyarakat Kabupaten Sitaro untuk berkolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam memperhatikan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini demi majunya Kabupaten SITARO ke depan" ungkap Ever R, S.Sos menutup pernyataannya kepada Adhyaksa News.