Aktivis Eksponen 98 Panji Kresna Akan Laporkan Dugaan Korupsi Sewa Mobil Di Pemkot Palembang Ke Kejati Sumsel

Adhyaksanews. -- --[ PALEMBANG ], Aktivis eksponen 98, Panji Kresna akan mendatangi Kejati Sumsel pada Senin, 9 November 2026 mendatang.

Agenda kedatangan Panji ke Korps Adhyaksa itu guna mengantarkan Lapdu terkait anggaran Sewa 4 Buah mobil di Sekretariat Daerah Pemkot Palembang pada Tahun anggaran 2025 yang lalu.

"Karena hari ini libur, jadi kita agendakan Senin, 9 November 2026," ujar Panji, Sabtu, 7 November 2026.

Panji mengatakan, belum bisa berbicara lebih jauh, lantaran surat laporan baru dilayangkan pada hari senin.

"Yang pasti terkait sewa empat buah mobil di Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun anggaran 2025 yang lalu. Kenapa ini kami laporkan, karena kami menduga ada indikasi niat jahat (Mens Rea) oleh sejumlah oknum sejak dilakukan belanja"

"Masa harganya 100% melambung tinggi dari batas aturan yaitu Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 228/KPTS/BPKAD/2025 tentang Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran 1 yang menyatakan bahwa sewa kendaraaan operasional minibus/pejabat Eselon III sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian per bulan sebesar Rp5.850.000,00. Jadi, Jangan jadi kebiasaan temuan BPK itu sesuatu yang wajar. Ingat, mengembalikan uang kerugian negara itu tidak menghapus suatu tindak pidana," kata Panji.

Dalam surat laporannya, Panji mengatakan meminta APH untuk menerima dan meregistrasi laporan pengaduan masyarakat ini serta melakukan telaah awal terhadap substansi pengaduan.

"Melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan penyimpangan belanja sewa kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2025. Menelusuri dan memverifikasi nilai selisih pembayaran sebesar Rp364.400.208 atas empat kendaraan operasional berdasarkan dokumen pemeriksaan auditor"

"Mendalami kemungkinan adanya konflik kepentingan, pengaturan harga, atau hubungan tertentu antara pejabat pengelola anggaran dan pihak penyedia apabila ditemukan indikasi yang didukung bukti. Serta, Memeriksa seluruh alokasi dan realisasi belanja sewa kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2026,"

"Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan Senin nanti Dindo," ujar Panji(BS)