Akibat Permainan Agen Dan Pangkalan Nakal, DPRD Halmahera Barat Buat Pansus, Undang Semua Kades

Adhyaksanews. -- -- Maluku Utara -- Bersama Panitia Khusus ( PANSUS)  Kepala Desa se Kecamatan Loloda Tengah ( LOTENG) Hadir mendengar  Penjelasannya dari Anggota DPRD Halmahera Barat, Selasa, ( 03/06/2025.)

Kegiatan  Rapat yang di agendakan pada selasa pada tanggal, 03/06/2025 oleh Camat Loloda Tengah Fabianus  Atajalin di  Kediamannya dengan membahas  beberapa Hal  penting berkaitan dengan  BBM  bersubsidi yang lagi ramai akhir - akhir  ini.

Pada kegiatan rapat tersebut para Kepala Desa se - kecamatan Loloda Tengah, dipimpin langsung  oleh Camat Loloda Tengah Fabianus Atajalin  dan dihadiri oleh dua anggota DPRD  Halmahera Barat, masing - masing dari Fraksi  Demokrat  Kristovel  Sakalati, selaku  Ketua Pansus didampingi  salah satu Anggota DPRD dari fraksi PKB Mujain Bessy  yang juga sebagai salah  satu   anggota  PANSUS.

Dalam Rapat tersebut  Panitia Khusus meminta kepada para kepala Desa di  Kecamatan  Loloda  Tengah, agar  memasukan data  masing - masing Desa sebagai acuan  bagi  PANSUS, BBM bersubsidi, BBM   untuk Nelayan  dan bagi UMKM.

Dalam rapat  Kristovel  Sakalati sebagai ketua Pansus, menjelaskan DPRD  Halmahera Barat,  berkaitan Dengan kelangkaan BBM bersubsidi, Pangkalan Minyak, serta   harga   minyak dan akan dibahas  juga  mengenai Pansus, kerja Pansus, untuk  melakukan investigasi langsung ke 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Barat," tegasnya.

" Selanjutnya Ia juga mengatakan, Tak hanya itu dari hasil investigasi  pansus ke 9 kecamatan banyak masalah yang kami temukan, ada sejumlah  keluhan yang di sampaikan oleh masyarakat terkait BBM  di kabupaten Halmahera Barat," katanya.

Mujain Bessy ketua Fraksi PKB saat ditemui Awak Media Adhyaksa News, yang juga merupakan anggota Pansus, menyampaikan bahwa  di Loloda Tengah  tidak hanya bicara soal BBM bersubsidi yang  di upayakan  bagi masyarakat sebagai   penerima   BBM  bersubsidi, namun  BBM untuk   para nelayan  perlu juga  menjadi prioritas utama, karena  sebagian masyarakat Loloda Tengah merupakan Nelayan," ujarnya.

Dalam rapat Pansus tersebut 10 kepala  Desa di kecamatan Loloda Tengah  mengapresiasi langkah  Kebijakan yang di lakukan oleh DPRD  Halmahera Barat,  dalam pembentukan Pansus, guna  mengawasi BBM yang  ada di kabupaten Halmahera Barat yang saat ini lagi ramai di bicarakan, Karena kuota atau  Jatah  untuk kabupaten Halmahera Barat sebanyak 525.000 aton / bulan  BBM, khusus Minyak tanah, namun tidak sampai ke masyarakat, karena sebagian telah di jual keluar oleh  para mafia  BBM.