Pemuda Karimun Kritik Pemerintah Daerah "ASN Nongkrong Saat Jam Kerja"

Adhyaksanews. -- --  Karimun. Birokrasi Amburadul, Lapangan Kerja Minim, Ruang Pemuda Terabaikan

Mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Karimun kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam membenahi persoalan mendasar daerah. Mereka menyoroti maraknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerap terlihat nongkrong di warung kopi pada saat jam kerja, sementara pelayanan publik justru berjalan lamban dan tidak profesional.

Menurut kalangan pemuda, fenomena tersebut merupakan potret buruknya tata kelola birokrasi di Kabupaten Karimun. Lemahnya pengawasan dan pembiaran terhadap pelanggaran disiplin ASN dinilai mencerminkan birokrasi yang amburadul serta krisis keteladanan dari pimpinan daerah. Masih banyak pemuda yang mau menggantikan posisi ASN yang bermalas-malasan dan dipastikan rajin dan semangat. 

Selain persoalan birokrasi, mahasiswa dan pemuda juga menyoroti minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Karimun. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan, terutama bagi lulusan baru dan generasi muda yang memiliki potensi besar namun tidak mendapatkan akses pekerjaan yang layak di daerah sendiri. Akibatnya, banyak pemuda yang menganggur tanpa kepastian masa depan.

Seorang pemuda Karimun, Rizki Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya hadir dengan kebijakan konkret untuk membuka lapangan kerja, mendorong investasi yang sehat, serta memberdayakan potensi lokal. Tanpa langkah nyata, bonus demografi justru akan menjadi beban sosial.

“Pemuda bukan beban, pemuda adalah investasi. Jika hari ini pemuda Karimun tidak dibina, tidak disiapkan lapangan pekerjaannya, dan tidak diberi ruang berproses, maka wacana Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi jargon. Bahkan bisa berubah menjadi Indonesia 2045 Bencana,” tegas Rizki.

Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan wadah pembinaan dan partisipasi pemuda. Minimnya ruang dialog, program pengembangan kapasitas, serta keterlibatan pemuda dalam perencanaan pembangunan dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap generasi masa depan.

Lebih lanjut, Rizki Ahmad Fauzi mendesak pimpinan daerah untuk bertanggung jawab secara moral dan politik. Bupati Karimun, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN, membenahi birokrasi, membuka lapangan pekerjaan, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pemuda.

“Jika Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda tidak sanggupjawa menjalankan amanah ini, maka lebih baik mengundurkan diri secara terhormat. Karimun membutuhkan pemimpin yang bekerja untuk masa depan, bukan yang terus membiarkan persoalan berlarut-larut,” pungkasnya.

Mahasiswa dan pemuda menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk kecintaan terhadap Kabupaten Karimun. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan generasi muda.

Kami tegaskan jika Pemkab Karimun tidak Berbenah, kami pastikan pemuda - pemuda karimun akan pimpin Aksi damai di depan kantor Bupati Karimun. Berikan kepadaku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia ( bung Karno ).