Bangka Belitung,Adhyaksanews.com Wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang di sampaikan oleh Gubernur Babel DR (HRC ) Hidayat Arsani.SE sa,at kampanye kembali mencuat di tengah kian banyaknya peserta mandiri yang kesulitan membayar. Namun ironisnya, di saat pemerintah pusat sibuk mencari solusi agar layanan kesehatan tetap berjalan, sebagian besar pemerintah daerah justru terkesan diam — sibuk dengan acara seremonial dan pencitraan politik.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan, jutaan peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) masih menunggak iuran. Sebagian besar berasal dari masyarakat rendah yang belum terdaftar dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi tanggung jawab daerah.
Ironi ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam memastikan warganya terlindungi jaminan kesehatan. Di sejumlah daerah, anggaran promosi kesehatan dan kegiatan seremonial jauh lebih besar dibandingkan dana bantuan iuran BPJS bagi warga miskin.
“Kalau bicara kepedulian, seharusnya daerah yang paling tahu kondisi warganya. Tapi justru banyak pemda yang tidak aktif memperbarui data PBI dan membiarkan rakyat menunggak,” ujar Dr. Dwi Rahayu, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Sabtu (11/10).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengakui masih ada daerah yang lambat melakukan pemutakhiran data peserta. “Kami harap pemda lebih aktif. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, warga di lapangan merasa dibiarkan. “Kami mau bayar, tapi sering kali penghasilan tidak tetap. Kalau Pemda peduli, seharusnya bantu cari jalan keluar, bukan cuma janji,” kata Rudi, peserta mandiri asal Bangka Belitung.
Pemerintah pusat kini tengah mengkaji kemungkinan pemutihan denda tunggakan agar peserta bisa kembali aktif. Namun tanpa dukungan serius dari pemerintah daerah, langkah itu hanya akan menjadi solusi sementara.
> “Pusat sibuk cari jalan keluar, Pemda sibuk bagi piagam,” tulis salah satu komentar warganet di media sosial, menggambarkan mengecewakan masyarakat terhadap lemahnya perhatian daerah.
Jika tidak ada perubahan, wacana pemutihan ini bisa jadi hanya akan menjadi pengakuan terselubung atas kegagalan daerah melindungi rakyatnya sendiri.
Tim investigasi Adhyaksanews.com/Bangka Belitung(A2s)